Peradilan Tata Negara di Indonesia dan bagaimana kompetensi Peradilan Tata usaha Negara apabila terdapat sengketa tanah terhadap sertifikat hak atas tanah. Artikel ini disusun menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah di mana TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) & FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) : Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun Melawan : Nama : Suparman Atmadidjaja (45 tahun) Tempat/tgl. lahir : Bandung 15 Juni,1977. Alamat : Jalan Dago Atas Nomor 32. RT 1/ RW 3 Kelurahan Dago. Kecamatan Dago Bandung. Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS) Yang selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT. Dengan ini, perkenankan lah kami menyampaikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT PTUN Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak kerusuhan, melanggar hukum. Kominfo menaytakan akan Oleh karena itu, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 9 maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Munculnya SEMA No. 07 Tahun 2010 memicu dinamika dalam berperkara di PTUN.

Yuslim, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 7 1. 1 425. B.Pembahasan 1. Kewenangan PTUN Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti kewenangan. Menurut

Contoh selanjutnya dalam Peradilan Militer adalah adanya pelanggaran terhadap tata tertib yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku oleh anggota atau prajurit yang bertugas. Artinya bahwa seorang prajurit harus dapat mematuhi peraturan yang telah di bentuk, ketika peraturan tersebut dilanggar, dan bahkan dapat menghasilkan ancam t9kv1.
  • ivcivqd7vs.pages.dev/159
  • ivcivqd7vs.pages.dev/175
  • ivcivqd7vs.pages.dev/385
  • ivcivqd7vs.pages.dev/288
  • ivcivqd7vs.pages.dev/64
  • ivcivqd7vs.pages.dev/286
  • ivcivqd7vs.pages.dev/166
  • ivcivqd7vs.pages.dev/47
  • ivcivqd7vs.pages.dev/98

    • contoh kasus peradilan tata usaha negara